Dari Pajak 250% ke Ancaman Pemakzulan: Kronologi Lengkap Geger Pati yang Mengguncang Tahta Bupati

Dari Pajak 250% ke Ancaman Pemakzulan
Kronologi Lengkap Geger Pati yang Mengguncang Tahta Bupati

Anatomi Krisis: Dekonstruksi Protes Pati 2025 dari Kebijakan Pajak hingga Pemakzulan

Ringkasan Eksekutif

Demonstrasi massa yang melanda Kabupaten Pati pada Agustus 2025, meskipun dipicu oleh kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250%, pada dasarnya merupakan manifestasi dari krisis tata kelola pemerintahan yang lebih dalam. Laporan ini menganalisis bahwa eskalasi dari sebuah protes kebijakan menjadi gerakan yang menuntut pemakzulan Bupati bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi destruktif dari beberapa elemen. Pertama, sebuah kebijakan fiskal yang dirancang tanpa konsultasi publik yang memadai atau kepekaan sosio-ekonomi yang cukup. Kedua, kegagalan komunikasi yang parah, ditandai oleh retorika konfrontatif dari Bupati yang mengasingkan publik. Ketiga, kristalisasi keluhan masyarakat yang sudah ada sebelumnya atas serangkaian kebijakan lain yang tidak populer.

Krisis ini mencapai puncaknya dalam bentrokan fisik, proses pemakzulan formal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan intervensi dari pemerintah pusat. Peristiwa di Pati menawarkan pelajaran kritis dalam administrasi publik, komunikasi politik, dan pentingnya menjaga kepercayaan publik sebagai fondasi utama legitimasi pemerintahan. Rangkaian kejadian yang tereskalasi dengan cepat ini menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas sosial ketika kebijakan publik tidak diimbangi dengan partisipasi dan empati.

Tabel 1: Linimasa Krisis Pati (Agustus 2025)

Tanggal (Agustus 2025)	Peristiwa
Awal Agustus	Kebijakan kenaikan PBB hingga 250% melalui Perbup Pati No. 17 Tahun 2025 mulai memicu protes publik.1
5 Agustus	Terjadi konfrontasi di posko donasi aksi. Plt. Sekda Pati memerintahkan Satpol PP menyita bantuan logistik, memicu kericuhan fisik dan verbal.2
7 Agustus	Video pernyataan Bupati Sudewo yang menantang 50.000 demonstran menjadi viral dan memanaskan situasi.3 Penolakan warga menguat secara signifikan.4
8 Agustus	Di tengah tekanan publik yang masif, Bupati Sudewo secara resmi mengumumkan pembatalan kenaikan PBB 250%.1
11-12 Agustus	Meskipun PBB dibatalkan, aliansi masyarakat menegaskan aksi unjuk rasa pada 13 Agustus tetap berjalan dengan tuntutan baru: Bupati Sudewo mundur.7
13 Agustus	Demonstrasi besar-besaran puluhan ribu warga di depan Kantor Bupati dan DPRD Pati. Aksi berujung ricuh, perusakan pagar, dan respons aparat dengan water cannon serta gas air mata. Bupati yang menemui massa dilempari botol dan sandal.4
13-14 Agustus	DPRD Pati menggelar rapat paripurna dan secara resmi menyetujui penggunaan Hak Angket untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki kebijakan Bupati yang berpotensi menuju pemakzulan.11
14 Agustus	Mendagri Tito Karnavian menegur Bupati Sudewo dan menyatakan bahwa peraturan kenaikan PBB tersebut tidak pernah dilaporkan ke pemerintah pusat. Pansus DPRD mulai bekerja, mengidentifikasi 12 poin dugaan pelanggaran untuk diselidiki.10

Katalisator yang Cacat: Analisis Kenaikan PBB 250%

Pemicu utama gejolak sosial di Pati adalah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dinilai fantastis. Namun, untuk memahami mengapa kebijakan ini menjadi titik nyala, perlu dianalisis secara mendalam rasionalisasi di baliknya, landasan hukumnya, serta dampak kejut yang ditimbulkannya pada masyarakat.

Imperatif Fiskal: Justifikasi dan Realitas

Pemerintahan Kabupaten Pati di bawah kepemimpinan Bupati Sudewo memberikan serangkaian justifikasi yang berpusat pada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Narasi yang dibangun adalah bahwa kenaikan PBB merupakan sebuah pil pahit yang harus ditelan demi kesehatan fiskal dan akselerasi pembangunan daerah.

Pertama, argumen utama yang dikemukakan adalah bahwa tarif PBB di Pati tidak pernah mengalami penyesuaian selama 14 tahun terakhir.³ Menurut Bupati Sudewo, stagnasi ini menyebabkan nilai pajak tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi terkini, sehingga diperlukan sebuah koreksi signifikan. Namun, klaim ini segera dibantah oleh warga. Sejumlah warga menyatakan bahwa pada masa pemerintahan sebelumnya di bawah Bupati Haryanto, kenaikan PBB secara bertahap tetap terjadi, meskipun dalam skala yang jauh lebih kecil, berkisar antara 10 hingga 20 persen.¹⁹ Kontradiksi faktual ini menjadi titik krusial yang merusak kredibilitas pemerintah sejak awal. Alih-alih dilihat sebagai penjelasan yang jujur, narasi "14 tahun tidak naik" justru dianggap sebagai dalih yang menyesatkan untuk melegitimasi kenaikan yang tidak masuk akal, menciptakan defisit kepercayaan yang dalam.

Kedua, Bupati Sudewo secara konsisten membandingkan kinerja pendapatan PBB Pati dengan kabupaten-kabupaten tetangga. Data menunjukkan bahwa penerimaan PBB Pati yang hanya mencapai Rp29 miliar per tahun memang tertinggal jauh. Perbandingan ini menjadi argumen kunci untuk menyoroti urgensi peningkatan pendapatan daerah.

Tabel 2: Analisis Komparatif Penerimaan PBB (2024)

Kabupaten	Penerimaan PBB (Miliar Rupiah)
Pati	Rp29
Jepara	Rp75
Rembang	Rp50
Kudus	Rp50

Sumber: ⁶

Data dalam tabel tersebut secara objektif menunjukkan adanya tekanan fiskal yang dihadapi Pemkab Pati. Namun, data ini juga memunculkan pertanyaan analitis yang lebih dalam: apakah lonjakan sebesar 250% dalam satu waktu merupakan satu-satunya atau cara terbaik untuk menutup kesenjangan tersebut? Hal ini menyoroti kurangnya pertimbangan terhadap proporsionalitas kebijakan dan ketiadaan mekanisme implementasi bertahap.

Ketiga, pendapatan tambahan dari kenaikan PBB ini secara eksplisit dialokasikan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan strategis. Di antara yang paling mendesak adalah perbaikan infrastruktur jalan dan renovasi plafon RSUD RAA Soewondo yang kondisinya dinilai membahayakan pasien.⁴ Dengan demikian, dari perspektif administrasi, kebijakan ini adalah alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik yang nyata. Namun, pendekatan "terapi kejut" yang diambil, tanpa mempertimbangkan kapasitas serap masyarakat, justru mengubah tujuan baik ini menjadi sumber konflik.

Konteks Hukum dan Prosedural

Secara hukum, kebijakan kenaikan PBB ini dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Pati Nomor 17 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas Perbup Nomor 12 Tahun 2024.²⁴ Kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan tarif PBB berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) diatur dalam kerangka hukum nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa Bupati Sudewo beroperasi dalam koridor wewenang hukumnya. Kritik publik dan politik kemudian tidak berfokus pada legalitas kebijakan, melainkan pada kebijaksanaan, momentum, dan cara implementasinya.

Meskipun demikian, terdapat cacat prosedural yang signifikan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa peraturan bupati tersebut tidak pernah dikonsultasikan atau dilaporkan kepada gubernur maupun Kemendagri.¹⁰ Kelalaian ini mengindikasikan adanya pengabaian terhadap hierarki tata kelola pemerintahan yang bersifat konsultatif dan pengawasan berjenjang, yang memperkuat persepsi bahwa kebijakan tersebut dibuat secara sepihak.

Dampak Kejut Sosio-Ekonomi bagi Warga

Di lapangan, kenaikan PBB "hingga 250%" diterjemahkan menjadi beban finansial yang luar biasa bagi warga. Kebijakan ini tidak lagi menjadi angka abstrak, melainkan sebuah guncangan ekonomi yang nyata di tingkat rumah tangga. Beberapa contoh kasus menggambarkan dampak destruktif dari kebijakan ini:

• Saputra Ahmad, seorang buruh tani dari Kayen, mendapati tagihan PBB-nya melonjak dari Rp179 ribu pada tahun 2024 menjadi Rp1,3 juta. Meskipun kemudian direvisi menjadi Rp600 ribu, angka tersebut masih merupakan kenaikan lebih dari 250%.¹⁹

• Tukul, seorang pedagang kaki lima (PKL) di Pati Kota, menghadapi potensi kenaikan tagihan dari Rp36 ribu menjadi lebih dari Rp150 ribu.²⁰

• Alinani, seorang warga dari Batangan, mengalami kenaikan dari Rp25 ribu menjadi Rp144 ribu.¹⁹

Contoh-contoh ini mengilustrasikan bahwa kebijakan tersebut secara tidak proporsional membebani masyarakat dengan pendapatan tidak tetap dan rentan. Kenaikan drastis ini mengabaikan prinsip keadilan pajak dan kemampuan membayar (ability to pay), menjadikan reaksi keras dari publik sebagai sesuatu yang dapat diprediksi dan tidak terhindarkan.

Krisis Tata Kelola: Kegagalan Komunikasi dan Pelampauan Wewenang Administratif

Jika kebijakan PBB yang cacat adalah percikan api, maka gaya komunikasi pemerintah dan tindakan administratif yang represif adalah bensin yang menyulut kebakaran besar. Krisis di Pati secara fundamental adalah krisis tata kelola, di mana kegagalan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan publik mengubah ketidaksepakatan kebijakan menjadi krisis legitimasi.

Retorika sebagai Akselerator: Tantangan Bupati

Faktor tunggal yang paling signifikan dalam eskalasi konflik adalah pernyataan Bupati Sudewo sendiri. Dalam sebuah video yang menyebar luas, ia dengan nada menantang merespons rencana unjuk rasa: "Siapa yang akan melakukan penolakan?... Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh mengerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan".³

Pernyataan ini menjadi titik balik. Di mata publik, ini bukan lagi pernyataan seorang pelayan publik yang menjelaskan kebijakan, melainkan ucapan seorang penguasa yang menantang rakyatnya. Pernyataan tersebut secara luas ditafsirkan sebagai bentuk arogansi, sikap meremehkan aspirasi publik, dan tantangan langsung terhadap hak demokrasi warga untuk menyatakan pendapat.³ Akibatnya, konflik yang semula bersifat transaksional (mengenai besaran pajak) berubah menjadi konflik relasional yang personal. Fokus publik bergeser dari menolak kebijakan PBB menjadi menolak figur Bupati yang dianggap tidak lagi merepresentasikan kepentingan mereka.

Meskipun beberapa hari kemudian Bupati Sudewo menyampaikan permintaan maaf dan mengklarifikasi bahwa ia tidak bermaksud menantang rakyat, melainkan hanya ingin memastikan unjuk rasa berjalan murni tanpa ditunggangi kepentingan politik, permintaan maaf tersebut dianggap terlambat dan tidak tulus.²⁰ Kerusakan citra dan kepercayaan sudah terlanjur terjadi.

Insiden Posko Donasi: Mikrokosmos Konflik

Pada 5 Agustus 2025, ketegangan meningkat menjadi konfrontasi fisik. Insiden ini terjadi ketika Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Pati, Riyoso, memerintahkan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menyita bantuan logistik—terutama air mineral dalam kemasan dus—dari posko yang didirikan oleh aliansi masyarakat di depan kantor bupati.²

Dalih resmi dari Pemkab adalah penertiban lokasi untuk persiapan perayaan Hari Jadi Pati.² Namun, bagi para pengunjuk rasa, tindakan ini adalah sebuah provokasi, intimidasi, dan upaya untuk menyabotase aksi mereka. Bahasa yang digunakan oleh Plt. Sekda ("Ini mengganggu ketertiban umum!... Kata-katamu itu provokator!") dan tindakan penyitaan fisik itu sendiri menciptakan sebuah titik nyala baru.² Insiden ini, yang diwarnai oleh aksi salah seorang tokoh massa bernama Supriyono alias "Botok" yang nekat memanjat truk Satpol PP untuk melemparkan kembali dus-dus air mineral, menjadi simbol kuat perlawanan rakyat terhadap apa yang mereka anggap sebagai kesewenang-wenangan pemerintah.² Peristiwa ini adalah sebuah "pertunjukan kekuasaan" (

performance of power) oleh birokrasi yang gagal total. Alih-alih menunjukkan kontrol, tindakan tersebut justru memicu kemarahan yang lebih besar dan memperkuat solidaritas di antara warga.

Terlambat dan Tidak Efektif: Pembatalan Kebijakan yang Gagal Meredam Amarah

Pada 8 Agustus, di bawah tekanan publik yang luar biasa, Bupati Sudewo secara resmi membatalkan kenaikan PBB. Ia berjanji bahwa tarif akan kembali ke besaran tahun 2024 dan setiap kelebihan pembayaran akan dikembalikan.⁴ Secara teori, langkah ini seharusnya menyelesaikan akar masalah. Namun, dalam praktiknya, pembatalan ini gagal total meredakan situasi.

Para koordinator aksi, seperti Teguh Istiyanto dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, dengan tegas menyatakan bahwa unjuk rasa pada 13 Agustus akan tetap dilaksanakan. Namun, agenda telah berubah secara fundamental. Tuntutan utama bukan lagi pembatalan PBB, melainkan pengunduran diri Bupati Sudewo.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan yang terjadi sudah melampaui isu kebijakan. Kepercayaan publik telah hancur, dan bagi masyarakat, masalahnya kini adalah kepemimpinan itu sendiri.

Selain itu, pembatalan tersebut juga dinilai cacat secara yuridis. Para pakar hukum tata negara mengkritik bahwa sebuah kebijakan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup No. 17) seharusnya dicabut pula melalui Perbup baru, bukan sekadar melalui surat edaran kepada para camat. Hal ini menimbulkan keraguan atas kekuatan hukum dari pembatalan tersebut dan semakin memperkuat citra manajemen pemerintahan yang serampangan.³¹

Putusan Rakyat: Dari Protes Pajak Menjadi Gerakan Pelengseran

Setelah kebijakan PBB dibatalkan, api protes di Pati tidak padam. Sebaliknya, ia justru berkobar lebih besar, didorong oleh akumulasi kekecewaan dan dimobilisasi oleh solidaritas warga yang luar biasa. Gerakan ini bertransformasi dari protes satu isu menjadi referendum publik terhadap seluruh kinerja pemerintahan Bupati Sudewo.

Anatomi Gerakan: Mobilisasi dan Solidaritas

Perlawanan terhadap kebijakan Bupati dikoordinasikan secara efektif oleh sebuah entitas bernama "Aliansi Masyarakat Pati Bersatu".¹ Gerakan ini menunjukkan kapasitas organisasi yang mengesankan, yang dimotori oleh mobilisasi sumber daya yang bersifat organik dan masif.

Sebuah operasi penggalangan dana dan logistik yang luar biasa muncul secara spontan. Donasi dalam bentuk air mineral, makanan, hingga dukungan finansial mengalir deras tidak hanya dari warga Pati, tetapi juga dari kabupaten sekitar seperti Kudus, Semarang, dan Jepara. Bahkan, dukungan datang dari komunitas perantau Pati di luar negeri.¹ Skala dukungan ini, yang disimbolkan oleh para petani dari Desa Gunungsari yang menyumbangkan ratusan tandan pisang, menunjukkan bahwa gerakan ini memiliki basis dukungan yang luas dan mendalam di berbagai lapisan masyarakat.⁷ Ini bukanlah gerakan elite atau kelompok kecil, melainkan sebuah gelombang kemarahan populer.

Litani Keluhan: Konvergensi Ketidakpuasan

Isu kenaikan PBB berfungsi sebagai "magnet keluhan" (grievance magnet). Ia menjadi sebuah isu universal yang dirasakan oleh hampir setiap keluarga, yang kemudian menarik dan menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki keluhan masing-masing. Protes ini menjadi wadah bagi berbagai kelompok yang merasa dirugikan oleh kebijakan-kebijakan Bupati Sudewo lainnya.

Tabel 3: Evolusi Tuntutan Demonstran

Fase Gerakan	Tuntutan Utama dan Sekunder
Fase 1: Pra-Pembatalan PBB (Awal Agustus)	Tuntutan Utama: Batalkan Kenaikan PBB 250%.1
Fase 2: Pasca-Pembatalan PBB (Setelah 8 Agustus)	Tuntutan Utama: Bupati Sudewo Mundur/Lengser.4	Tuntutan Sekunder: - Tolak kebijakan lima hari sekolah. - Pertanyakan alokasi anggaran proyek videotron (Rp1,39 M) dan renovasi alun-alun (Rp2 M). - Pekerjakan kembali 220 tenaga honorer RSUD yang di-PHK. - Tolak pembongkaran total Masjid Alun-alun Pati.8

Beberapa keluhan utama yang menyatu dalam gerakan ini antara lain:

• PHK 220 Tenaga Honorer RSUD: Pemutusan hubungan kerja terhadap 220 tenaga honorer di RSUD RAA Soewondo yang telah mengabdi bertahun-tahun—beberapa di antaranya hingga 20 tahun seperti Siti Masruhah—tanpa pesangon menjadi sumber kemarahan yang signifikan. Mereka menjadi salah satu suara paling vokal dalam gerakan, menuntut untuk dipekerjakan kembali atau pelengseran bupati.⁴

• Kebijakan Pendidikan: Implementasi kebijakan lima hari sekolah dan program regrouping (penggabungan) sekolah-sekolah kecil dinilai merugikan. Kebijakan regrouping secara langsung menyebabkan hilangnya pekerjaan bagi banyak guru honorer, menambah jumlah kelompok masyarakat yang merasa dirugikan.⁴

• Proyek Kontroversial: Di tengah klaim pemerintah tentang keterbatasan anggaran yang mengharuskan kenaikan pajak, pengalokasian dana untuk proyek-proyek seperti videotron senilai Rp1,39 miliar dan renovasi alun-alun senilai Rp2 miliar dianggap sebagai pemborosan dan salah prioritas. Hal ini mempertajam persepsi publik tentang buruknya manajemen anggaran daerah.³²

Puncak Kemarahan 13 Agustus: Hari Penghakiman Massa

Pada tanggal 13 Agustus 2025, puluhan ribu demonstran dari seluruh penjuru Pati berkumpul di depan kantor bupati dan gedung DPRD.⁴ Skala massa yang luar biasa ini memaksa pengerahan 2.684 personel keamanan gabungan.⁴

Suasana yang semula tegang dengan cepat berubah menjadi kericuhan. Massa yang frustrasi merusak pagar kantor bupati, yang kemudian dibalas oleh aparat keamanan dengan tembakan water cannon dan gas air mata.⁴ Bentrokan ini mengakibatkan puluhan orang luka-luka, baik dari pihak demonstran maupun aparat.¹⁵

Momen paling dramatis terjadi ketika Bupati Sudewo akhirnya keluar untuk menemui massa. Berbicara dari atas kendaraan taktis polisi, upayanya untuk meminta maaf dan menenangkan situasi disambut dengan hujan lemparan botol air mineral dan sandal.¹⁰ Aksi ini merupakan bentuk penolakan dan penghinaan publik yang paling ultim. Momen tersebut secara visual menyimbolkan runtuhnya seluruh otoritas dan legitimasi Bupati di mata rakyatnya. Itu adalah vonis massa yang dijatuhkan secara langsung di alun-alun kota.

Ganjaran Politik: Proses Pemakzulan dan Sorotan Nasional

Klimaks kekerasan pada 13 Agustus mengubah krisis di Pati dari sekadar gejolak daerah menjadi isu nasional, yang memicu intervensi dari pemerintah pusat dan melembagakan konflik melalui proses politik formal di tingkat DPRD. Babak baru ini menandai pergeseran dari protes jalanan ke pertarungan institusional.

Intervensi dari Jakarta: Respons Pemerintah Pusat

Gejolak di Pati dengan cepat menarik perhatian para pejabat tinggi di Jakarta. Mendagri Tito Karnavian mengambil langkah proaktif dengan menelepon langsung Bupati Sudewo dan Gubernur Jawa Tengah untuk mempertanyakan dasar kebijakan dan minimnya proses konsultasi.¹⁰ Secara terbuka, Mendagri menegur Bupati Sudewo, menekankan bahwa setiap kebijakan fiskal harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan tidak boleh menimbulkan guncangan sosial.¹⁰

Intervensi juga datang dari level politik tertinggi. Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, partai pengusung Bupati Sudewo, dilaporkan telah menegur keras kadernya tersebut dan memerintahkan pembatalan kebijakan kenaikan PBB.⁷ Tindakan ini menandakan bahwa dampak politik dari krisis Pati dianggap cukup serius hingga memerlukan campur tangan pimpinan partai dan negara, sekaligus menunjukkan bahwa otonomi daerah tidak bersifat absolut ketika stabilitas regional terancam.

Manuver Legislatif: Penggunaan Hak Angket

Menghadapi tekanan massa yang menduduki gedung mereka dan untuk merespons sentimen publik yang meluas, DPRD Kabupaten Pati mengambil langkah politik yang signifikan: menyetujui penggunaan Hak Angket.¹¹ Hak Angket adalah salah satu hak konstitusional DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan strategis pemerintah daerah yang berdampak luas dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah ini secara strategis mengubah peran DPRD. Dari yang semula dianggap pasif atau bahkan turut bertanggung jawab atas kebijakan eksekutif, DPRD memposisikan diri sebagai agen akuntabilitas publik. Dengan memulai proses ini, DPRD berhasil menyalurkan energi protes massa yang bergejolak di jalanan ke dalam sebuah mekanisme institusional yang formal dan terkendali. Untuk melaksanakan penyelidikan, DPRD membentuk sebuah Panitia Khusus (Pansus) dengan mandat yang jelas: mengusut serangkaian kebijakan Bupati Sudewo yang dapat berujung pada rekomendasi pemakzulan.¹¹ Proses pemakzulan ini, jika terbukti ada pelanggaran, akan melibatkan pengujian materiil di Mahkamah Agung (MA) sebelum akhirnya keputusan pemberhentian diajukan kepada Presiden melalui Mendagri.¹¹

Lingkup Penyelidikan Pansus

Pansus Hak Angket tidak membuang waktu. Mereka segera memulai serangkaian rapat dengar pendapat yang terbuka untuk publik dan mulai mengumpulkan bukti. Fokus penyelidikan Pansus jauh melampaui isu PBB semata, yang mencerminkan bahwa krisis ini telah berevolusi.

Pansus mengidentifikasi dan merangkum 22 tuntutan demonstran menjadi 12 poin utama dugaan pelanggaran dan kebijakan kontroversial yang akan diselidiki secara mendalam.¹⁶ Beberapa isu kunci yang menjadi sorotan utama Pansus antara lain:

• Legalitas pengangkatan Direktur RSUD RAA Soewondo yang dinilai tidak sah.

• Dasar hukum dan kemanusiaan dari kebijakan PHK massal terhadap 220 tenaga honorer RSUD.

• Buruknya komunikasi dan koordinasi antara pihak eksekutif (Bupati) dan legislatif (DPRD), di mana DPRD merasa tidak pernah dilibatkan dalam perumusan kebijakan-kebijakan krusial, termasuk kenaikan PBB.¹³

Di tengah bergulirnya proses pemakzulan ini, Bupati Sudewo secara terbuka menyatakan menolak untuk mundur dari jabatannya. Ia berargumen bahwa dirinya dipilih secara konstitusional melalui proses demokrasi dan akan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku hingga tuntas.¹

Kesimpulan: Pelajaran tentang Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

Krisis yang terjadi di Kabupaten Pati pada Agustus 2025 menawarkan studi kasus yang kaya akan pelajaran tentang kegagalan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan di era demokrasi modern. Jawaban atas pertanyaan "mengapa ini terjadi" tidak terletak pada satu penyebab tunggal, melainkan pada interaksi fatal dari beberapa faktor yang menciptakan sebuah "badai sempurna" kegagalan.

Sintesis "Mengapa": Badai Sempurna Kegagalan

Gejolak di Pati adalah hasil dari konvergensi tiga lapisan kegagalan. Lapisan pertama adalah kegagalan kebijakan, di mana sebuah kebijakan fiskal yang secara teknis mungkin dapat dibenarkan (untuk meningkatkan PAD) dirancang dan diimplementasikan dengan cara yang cacat: tanpa pentahapan, tanpa bantalan sosial, dan didasarkan pada narasi yang kebenarannya dipertentangkan. Lapisan kedua adalah kegagalan komunikasi dan kepemimpinan, di mana respons Bupati terhadap kritik publik bukan berupa dialog empatik, melainkan retorika konfrontatif dan tindakan administratif yang represif. Kegagalan ini mengubah perbedaan pendapat menjadi permusuhan dan meruntuhkan kepercayaan publik. Lapisan ketiga adalah kegagalan dalam mengelola akumulasi keluhan, di mana ketidakpuasan yang telah lama terpendam terhadap berbagai isu lain (PHK honorer, kebijakan pendidikan) menemukan momentum untuk bersatu dan meledak ketika dipicu oleh satu isu universal.

Pada intinya, krisis ini adalah tentang runtuhnya kontrak sosial antara pemerintah dan warganya. Ketika pemerintah dianggap tidak lagi mendengarkan, tidak lagi berempati, dan tidak lagi jujur, maka legitimasinya akan terkikis, dan kebijakan apa pun, terlepas dari niat baiknya, akan ditolak.

Rekomendasi Strategis untuk Administrasi Publik

Peristiwa di Pati memberikan serangkaian pelajaran berharga yang dapat menjadi pedoman bagi para pejabat publik di seluruh Indonesia untuk menghindari terulangnya krisis serupa.

1. Praktikkan Pembuatan Kebijakan yang Partisipatif: Sebelum menerapkan kebijakan yang berdampak signifikan terhadap sosio-ekonomi masyarakat, konsultasi publik yang tulus—bukan sekadar formalitas—adalah sebuah keharusan. Melibatkan para pemangku kepentingan sejak awal dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah, membangun pemahaman bersama, dan menciptakan rasa kepemilikan kolektif atas kebijakan.⁴¹

2. Terapkan Prinsip Proporsionalitas dan Pentahapan: Penyesuaian fiskal yang drastis, terutama setelah periode stagnasi yang panjang, harus dilakukan secara proporsional dan bertahap. Implementasi yang gradual memberikan waktu bagi rumah tangga dan dunia usaha untuk beradaptasi, sehingga mengurangi guncangan ekonomi dan potensi penolakan sosial.

3. Jadikan Komunikasi sebagai Kompetensi Inti Kepemimpinan: Di era informasi yang serba cepat, kemampuan berkomunikasi secara empatik dan de-eskalatif adalah kompetensi fundamental bagi seorang pemimpin. Kata-kata seorang pejabat publik memiliki kekuatan untuk membangun jembatan atau membakar jembatan. Kasus Pati adalah contoh utama bagaimana komunikasi yang buruk dapat menjadi akselerator krisis.⁴¹

4. Kelola Akumulasi Keluhan Secara Proaktif: Pemerintah daerah harus memiliki mekanisme untuk mendeteksi dan menyelesaikan keluhan-keluhan masyarakat yang tampak kecil atau sektoral. Mengabaikan masalah-masalah ini akan membuatnya menumpuk dan menjadi "bahan bakar" laten yang siap meledak ketika ada pemicu yang tepat. Manajemen keluhan yang efektif adalah bentuk pencegahan krisis yang paling mendasar.