 |
| Sirkus "Jalur Atensi": Kronologi Lengkap Skandal Sadap Ilegal Presiden hingga Efek Domino 4 Tersangka |
Urutan kronologi berikut:
Periode Jabatan SU dan Awal Mula Rangkaian Perkara
2021 – Oktober 2026
Tersangka SU menjabat sebagai Kadiv TIK Polri dan diduga bertindak selaku Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang menyetujui pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan harian dan analisis kepada Jenderal LSP [14:48].
Masa Jabatan EH Selaku Plt. Kabagmon
5 Desember 2024 – 7 Oktober 2025
Tersangka EH menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt. Kabagmon). Ia diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, lalu memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan resmi dari penyidik [15:10].
Masa Jabatan AS dan Perintah Penyadapan Lisan
7 Oktober 2025 – 1 Oktober 2026
Tersangka AS menjabat sebagai Plt. Kabagmon menggantikan EH [15:32]. Dalam kurun waktu 2025 hingga 2026, AS diduga menerima perintah dari Jenderal LSP dan meneruskannya secara lisan maupun melalui grup WhatsApp kepada operator untuk menyadap sejumlah nomor telepon tanpa surat permohonan penyidik, lalu melaporkan hasilnya kepada LSP serta memerintahkan TK melakukan surveillance [04:11].
Pembubaran Grup WhatsApp dan Penghapusan Data
Oktober 2026
AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang dipakai untuk menyalurkan instruksi penyadapan, serta memerintahkan tim Technical Supporting Unit (TSU) menghapus rekaman suara (voice) dan log data hasil penyadapan pada sistem LIMS serta Pendlinks X (PLX) [04:37].
Pelaporan ke SPKT Bareskrim Polri
30 Oktober 2026
Tindakan pembubaran grup dan penghapusan data memicu kecurigaan pelapor (identitas dirahasiakan) hingga kasus ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri [05:00]. Laporan Polisi langsung diterbitkan untuk tempat kejadian perkara di wilayah Jakarta Selatan dan ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri [10:04].
Wawancara Saksi, Ahli, dan Gelar Perkara Awal
31 Oktober 2026
Penyelidik melakukan wawancara (interview) terhadap 6 orang saksi dan 4 orang ahli, dilanjutkan dengan gelar perkara guna meningkatkan status penanganan ke tahap penyidikan [10:19].
Peningkatan ke Penyidikan, Penetapan Tersangka AS dan EH, serta Penangkapan AS
1 November 2026
Perkara resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penyidik memeriksa pelapor beserta 6 saksi, menyita barang bukti, menggelar perkara penetapan tersangka terhadap AS dan EH, serta langsung melakukan penangkapan terhadap AS [10:30].
Penahanan AS dan Pemeriksaan EH
2 November 2026
Penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka AS dan melaksanakan pemeriksaan terhadap EH [10:40].
Pemeriksaan Tersangka EH dan Penetapan Tersangka Jenderal LSP
3 November 2026
Penyidik memeriksa EH sebagai tersangka, kemudian melaksanakan gelar perkara yang menetapkan Jenderal LSP (Kapolri pada periode kejadian) sebagai tersangka [10:52].
Penangkapan dan Penahanan Jenderal LSP
4 November 2026
Penyidik menangkap dan menahan Jenderal LSP, serta memeriksa 4 orang saksi yang berasal dari pihak provider telekomunikasi dan vendor sistem penyadapan [11:04].
Ekspos Bersama Kejagung, Penggeledahan Rumah LSP, dan Penetapan Tersangka SU
5 November 2026
Penyidik menggelar ekspos perkara bersama Kejaksaan Agung RI, menggeledah kediaman Jenderal LSP, menetapkan SU sebagai tersangka melalui gelar perkara, serta melakukan pemeriksaan tambahan terhadap AS [11:15].
Koordinasi LPSK dan Pemeriksaan Personel Monitoring
6 November 2026
Penyidik melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sekaligus memeriksa 6 saksi dari personel Bagian Monitoring [11:25].
Pemeriksaan Tambahan Tersangka AS dan EH
7 November 2026
Penyidik melakukan pemeriksaan tambahan terhadap kedua tersangka, yakni AS dan EH [11:48].
Analisis dan Evaluasi Perkara
8 November 2026
Tim penyidik menggelar analisis dan evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan penyidikan perkara [11:48].
Pemeriksaan Saksi DM, F, dan Saksi Lainnya
9 November 2026
Penyidik memeriksa saksi berinisial DM dan F beserta 3 orang saksi lainnya [12:00].
Pemeriksaan Tersangka Jenderal LSP dan Dua Saksi
10 November 2026
Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi serta memeriksa tersangka Jenderal LSP [12:00].
Pemeriksaan dan Penahanan Rumah Tersangka SU
11 November 2026
Penyidik memeriksa tersangka SU dan menetapkan status penahanan rumah dengan pertimbangan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan Pusdokkes Polri [12:11].
Pemaparan Kapolri di Komisi III DPR RI
12 November 2026 (Pukul 08:36 – 08:59 WIB)
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan kronologi lengkap penanganan perkara penyadapan ilegal dan penyelidikan dugaan makar di hadapan Komisi III DPR RI [00:11].
Batas Masa Penahanan Para Tersangka
21 – 23 November 2026
Masa penahanan tahap berjalan yang dicantumkan penyidik berakhir pada 21 November 2026 untuk tersangka AS, 22 November 2026 untuk tersangka EH, dan 23 November 2026 untuk tersangka Jenderal LSP [16:13].
Lima Tahapan Modus Operandi dan Dua Jalur Penyadapan
Perintah Penyadapan: Instruksi diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, lalu diteruskan kepada EH dan AS secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran Laporan Polisi [05:38].
Provisioning (Jalur Resmi vs. Jalur Atensi): Berbeda dengan Jalur A (jalur resmi sesuai Perkap Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim 2009 yang mensyaratkan Laporan Polisi, resume analisis, dan verifikasi berjenjang) [07:16], kasus ini menggunakan Jalur B (jalur internal/atensi) di mana tim TSU memasukkan nomor target ke sistem LIMS tanpa verifikasi keterkaitan perkara pro justitia sehingga tersamarkan di antara penyadapan resmi [08:09].
Pelaksanaan Penyadapan: Petugas mendengarkan, mengekspor rekaman suara melalui sistem Pendlinks X (PLX), dan menyusunnya ke dalam bentuk transkripsi [06:45].
Pelaporan Berjenjang: Hasil transkripsi dan analisis dilaporkan secara berjenjang mulai dari Kabagmon, SU, hingga kepada Jenderal LSP selaku penerima akhir (end user) [07:01].
Penghapusan Data: Seluruh rekaman dan log data pada sistem LIMS serta PLX dihapus oleh tim TSU atas instruksi AS tanpa prosedur berita acara pemusnahan resmi [09:24].
Sasaran Penyadapan, Saksi, dan Barang Bukti
Daftar Sasaran Penyadapan: Mencakup Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, Gubernur, Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, ormas, aktivis, hingga mahasiswa [13:24].
Saksi dan Ahli yang Diperiksa: Total 28 saksi (24 personel internal Polri, 3 saksi dari provider Indosat, XLSmart, dan Telkomsel, serta 1 saksi vendor sistem penyadapan) dan 6 ahli (2 ahli ITE serta 4 ahli pidana) [12:34].
Barang Bukti yang Disita: Meliputi 15 unit telepon genggam, 7 flash disk, 2 unit iPad, 4 unit CPU/PC/laptop, 1 modem, serta dokumen dan log data penyadapan [13:00].
Pasal yang Dipersangkakan dan Status Dugaan Makar
Ketentuan Pidana Penyadapan & ITE: Penyidik menerapkan Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penyadapan (ancaman maksimal 10 tahun penjara) [17:02], Pasal 48 jo. Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE terkait penghilangan data elektronik (ancaman maksimal 8 tahun penjara) [17:14], Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait akses ilegal (ancaman maksimal 6 atau 7 tahun penjara) [17:37], serta Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penyertaan atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana melalui penyalahgunaan kekuasaan [17:56].
Penyelidikan Terpisah Dugaan Makar: Polri telah menerbitkan Laporan Polisi terpisah terkait dugaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar, namun Kapolri menegaskan bahwa temuan penyadapan ilegal tidak serta-merta menyimpulkan telah terjadi makar dan masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut atas motif serta tujuan penyadapan [18:31].
0 Comments