 |
| Wapres Gibran Temui Presiden Prabowo 2,5 Jam dan Sampaikan Niat Mundur |
Peringatan Hari Pahlawan pada Selasa, 10 November 2026 akan dikenang sebagai salah satu hari paling dramatis dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pascareformasi. Di tengah bergulirnya Rapat Paripurna DPR RI di Senayan serta menguatnya desakan politik menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen penyetaraan pendidikan menengahnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa pagi untuk berbicara empat mata dengan Presiden Prabowo Subianto.
Kabar yang semula beredar sebagai bisik-bisik di kalangan elite politik itu akhirnya dikonfirmasi secara resmi dari podium Istana Negara pada Selasa, 10 November 2026 sore. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di hadapan puluhan awak media nasional dan internasional membenarkan bahwa dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam tersebut, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu telah menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pengumuman resmi pihak Istana mengenai adanya pembicaraan niat mundur orang nomor dua di Indonesia itu seketika meledak menjadi berita utama di seluruh stasiun televisi, portal berita nasional, hingga menjadi sorotan tajam kantor-kantor berita asing. Namun, dinamika politik pada 10 November 2026 menjadi semakin berlapis ketika Mensesneg menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat mundur tersebut, sementara beberapa jam kemudian Gibran justru tampil di Kantor Wakil Presiden dengan menyatakan kesiapannya untuk terus bertarung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup Istana selama 150 menit pada Selasa pagi tersebut?
Pertemuan Tertutup 2,5 Jam di Istana: Mensesneg Buka Suara soal Niat Mundur Gibran
Spekulasi mengenai langkah politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memuncak sejak Selasa, 10 November 2026 siang, tak lama setelah rangkaian upacara peringatan Hari Pahlawan selesai digelar. Beredar kabar kencang di kalangan jurnalis Istana dan politisi Senayan bahwa Wakil Presiden telah menghadap Presiden Prabowo Subianto secara khusus pada pagi hari untuk membicarakan masa depan jabatannya.
Menjawab simpang siur informasi yang beredar di ruang publik, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menggelar konferensi pers resmi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa sore. Tanpa menutup-nutupi fakta pertemuan tersebut, Prasetyo mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran memang mengadakan pembicaraan mendalam selama sekitar dua setengah jam pada Selasa pagi.
"Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA."
Pernyataan terbuka Mensesneg Prasetyo Hadi ini menandai pertama kalinya pihak Istana Kepresidenan secara resmi mengakui bahwa opsi pengunduran diri Wakil Presiden telah dibicarakan langsung di meja Kepala Negara. Menurut penjelasan Istana, niatan tersebut disampaikan Gibran sebagai respons atas kian kencangnya tekanan politik dan polemik hukum pascaterbitnya pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 serta putusan kasasi Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 yang menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan SMA milik Gibran tahun 2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Klarifikasi Penting Istana: "Tidak Benar Bapak Presiden Menolak Niatan Tersebut"
Salah satu bagian paling mengejutkan dan paling banyak diulas oleh para pengamat politik dari konferensi pers Mensesneg Prasetyo Hadi pada Selasa, 10 November 2026 sore adalah penegasannya mengenai sikap Presiden Prabowo Subianto saat mendengar niatan mundur sang Wakil Presiden.
Sebelum konferensi pers resmi digelar, sempat beredar narasi di media sosial yang menyebutkan bahwa Gibran telah menawarkan pengunduran diri tetapi langsung ditolak mentah-mentah oleh Presiden Prabowo. Di hadapan awak media, Prasetyo Hadi secara lugas membantah dan meluruskan kabar tersebut.
"Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Bahwa tidak benar bahwa Bapak Presiden menolak niatan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden."
Penegasan berulang dari juru bicara utama Istana bahwa Presiden Prabowo "tidak menolak" niat pengunduran diri Gibran dinilai memiliki bobot komunikasi politik yang luar biasa besar. Dalam bahasa diplomasi tingkat tinggi, ketiadaan penolakan dari Kepala Negara menunjukkan bahwa Presiden Prabowo menyerahkan sepenuhnya pertanggungjawaban moral, hukum, dan konstitusional tersebut kepada mekanisme yang berlaku tanpa memasang badan secara membabi buta.
Kendati tidak menolak niat mundur tersebut, Prasetyo menjelaskan bahwa dalam diskusi selama dua setengah jam itu Presiden Prabowo tetap memberikan sejumlah pandangan dan saran kepada wakilnya. Di dalam pertemuan itu pula, Gibran menyampaikan permohonan kepada Presiden agar diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen pendidikannya melalui jalur peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN. Karena itu proses hukum ya untuk selanjutnya tentunya kita menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan di peradilan tata usaha negara."
Prasetyo menambahkan bahwa sembari proses pembuktian hukum tersebut ditempuh, Gibran saat ini masih berstatus sebagai Wakil Presiden dan seluruh agenda pemerintahan, pelayanan masyarakat, hingga penanganan pascabencana di berbagai daerah tetap berjalan sebagaimana mestinya di bawah komando Presiden Prabowo Subianto.
Kontras Pernyataan di Kantor Wapres: Gibran Tak Ucapkan Kata "Mundur" dan Klaim Disarankan "Fight"
Babak drama politik Selasa, 10 November 2026 semakin menarik ketika sore menjelang malam giliran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sendiri yang tampil menemui wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Berbeda dengan keterangan Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Negara yang secara eksplisit mengungkap adanya pernyataan niat mundur, tidak ada satu pun kata "berniat mundur" yang meluncur langsung dari bibir Gibran saat berhadapan dengan kamera media.
Sebaliknya, Gibran justru tampil dengan narasi perlawanan hukum. Ia mengklaim bahwa langkahnya untuk terus bertarung membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya di pengadilan merupakan salah satu saran yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto—sosok yang ia sebut sudah dianggapnya seperti ayahnya sendiri.
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan."
Perbedaan aksentuasi antara keterangan resmi Mensesneg Prasetyo Hadi (yang menekankan fakta Gibran mengajukan niat mundur, Prabowo tidak menolak, dan Gibran yang memohon kesempatan membuktikan dokumen di PTUN) dengan pernyataan Gibran di Kantor Wapres (yang menonjolkan klaim bahwa Prabowo menyarankannya tetap fight di PTUN dan mengajukan Peninjauan Kembali di MA) langsung memicu perdebatan hangat di kalangan politisi maupun pakar hukum tata negara pada Selasa malam.
Sejumlah pakar hukum tata negara, termasuk Margarito Kamis, pada Selasa malam langsung memberikan catatan kritis bahwa secara hukum acara peradilan tata usaha negara, upaya Gibran untuk "membuktikan kembali" ijazahnya di PTUN setelah adanya putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah langkah yang sangat sulit dan berisiko sia-sia. Terlebih, dalam sengketa TUN terkait Surat Keterangan tahun 2019 tersebut, pihak tergugat adalah pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sehingga peluang hukum maupun alasan formil bagi instansi pemerintah untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) melawan putusan kasasi MA dinilai sangat sempit.
Tekanan 50 Anggota DPR Lintas 6 Fraksi dan Poster "Mundur atau Dimundurkan" di Paripurna
Mengapa pertemuan 2,5 jam antara Gibran dan Presiden Prabowo serta pengajuan niat mundur itu terjadi tepat pada Selasa, 10 November 2026 pagi? Jawabannya tidak dapat dilepaskan dari eskalasi politik yang bergerak sangat cepat di Gedung DPR RI Senayan maupun di lingkaran partai-partai politik sepanjang 48 jam terakhir.
Sehari sebelumnya, pada Senin, 9 November 2026 malam, tiga pentolan utama Partai Solidaritas Indonesia (PSI)—partai yang dipimpin langsung oleh adik kandung Gibran, Kaesang Pangarep—yakni Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, dan Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka secara mengejutkan kompak mengundurkan diri dari PSI demi fokus membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Eksodus tiga pejabat kabinet dari partai sang adik itu dibaca luas sebagai sinyal meredupnya kekuatan perlindungan politik bagi kubu Solo di lingkaran kekuasaan.
Tekanan kedua yang jauh lebih konkret datang dari ruang Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 10 November 2026. Bertepatan dengan pembukaan masa persidangan baru DPR pascareses, tercatat sedikitnya 50 anggota DPR RI yang mewakili enam fraksi berbeda telah resmi membubuhkan tanda tangan untuk mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden.
Suasana ruang sidang paripurna DPR RI pada Selasa siang bahkan semakin memanas ketika sejumlah legislator Fraksi PKS membentangkan poster mencolok bertuliskan "Gibran Mundur atau Dimundurkan" di tengah jalannya rapat. Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra melalui rapat internalnya menyatakan menyikapi usulan tersebut secara serius, sedangkan pimpinan DPR RI menyebutkan bahwa surat usulan lintas fraksi tersebut akan diproses sesuai mekanisme tata tertib parlemen.
Di luar parlemen, reaksi keras juga berdatangan dari pimpinan partai politik koalisi maupun nonkoalisi:
Partai NasDem: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bersama jajaran pimpinan pusat NasDem mendesak agar polemik dan drama politik seputar posisi Wakil Presiden ini segera diakhiri secepat mungkin melalui jalur konstitusional agar tidak terus menguras energi bangsa.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS): Menanggapi kabar Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo namun masih ingin mencoba jalur PTUN, pimpinan PKS menegaskan bahwa di hadapan putusan pengadilan tertinggi, pilihan politik yang tersisa kini hanya tinggal dua: mundur secara terhormat sekarang atau menghadapi proses konstitusional di parlemen.
Partai Golkar: Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan menghormati penuh saran dan kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi dinamika yang disampaikan oleh Wakil Presiden.
Sorotan Media Asing, 74 Titik Demo Hari Pahlawan, dan Pembersihan Kantor Staf Presiden
Gempa politik di Jakarta pada 10 November 2026 tidak hanya mendominasi lini masa media sosial di dalam negeri, tetapi juga langsung disiarkan oleh berbagai media internasional. Kantor-kantor berita asing menyoroti bagaimana Wakil Presiden termuda dalam sejarah Indonesia, yang terpilih lewat kontroversi perubahan batas usia di Mahkamah Konstitusi pada 2023 silam, kini menawarkan pengunduran diri tepat di peringatan dua tahun jalannya pemerintahan setelah pengadilan tertinggi membatalkan surat keterangan penyetaraan sekolah menengahnya.
Pada saat yang bersamaan, situasi jalanan di Ibu Kota dan kota-kota besar lainnya sepanjang Selasa, 10 November 2026 juga diwarnai gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Tercatat sedikitnya ada 74 titik unjuk rasa di wilayah Jakarta dan sekitarnya bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, termasuk aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (BEM PTMA) yang menuntut penegakan hukum tanpa pandang bulu serta evaluasi dua tahun jalannya pemerintahan.
Menariknya, di tengah hiruk-pikuk pengajuan niat mundur Wakil Presiden tersebut, langkah konsolidasi aparat keamanan di bawah Presiden Prabowo terus berjalan tanpa henti pada Selasa, 10 November 2026:
Penarikan Dua Jenderal Bintang Tiga dari KSP: Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan surat telegram mutasi terhadap 25 perwira tinggi dan perwira menengah Polri. Dalam mutasi tersebut, Kapolri secara resmi menarik kembali dua jenderal bintang tiga—yakni Komjen Pol Syahardiantono dan Komjen Pol Yuda Gustawan—keluar dari Kantor Staf Presiden (KSP) hanya sebulan setelah keduanya ditempatkan di sana pada masa kepemimpinan eks Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang kini berstatus tersangka penyadapan presiden.
Sidang Etik Pemecatan Irjen Ahrie Sonta: Di Mabes Polri, Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang dipimpin satu jenderal bintang tiga dan empat jenderal bintang dua menggelar sidang etik terhadap mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias pemecatan buntut keterlibatannya dalam skandal penyadapan Presiden Prabowo.
Penganugerahan 19 Pahlawan Nasional Baru di Istana Negara: Di tengah badai politik yang berlangsung, Presiden Prabowo Subianto tetap memimpin upacara khidmat penganugerahan gelar Pahlawan Nasional Tahun 2026 kepada 19 tokoh bangsa di Istana Negara pada Selasa sore, termasuk mantan Kapolri legendaris yang dikenal sebagai simbol kejujuran dan antikorupsi, Jenderal Pol (Purn) Hoegeng Iman Santoso, serta sastrawan besar Sutan Takdir Alisjahbana.
Kini, publik Indonesia menanti babak penentuan dalam beberapa hari ke depan: apakah permohonan Gibran untuk menguji kembali dokumen pendidikannya di peradilan tata usaha negara akan membuahkan jalan keluar hukum, ataukah guliran bola salju 50 anggota DPR lintas enam fraksi di Senayan bersama pernyataan niat mundur yang telah diumumkan resmi oleh Istana pada 10 November 2026 itu akan berujung pada pergantian resmi kursi Wakil Presiden Republik Indonesia di sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat?
Link Sumber Berita
Gibran Ajukan Pengunduran Diri ke Prabowo - CNN Indonesia (10 November 2026) Gibran Ajukan Keinginan Mundur dari Wapres, Ini Respons Istana - Kompas.com (10 November 2026) Di Hadapan Media, Gibran Tak Bahas soal Niat Pengunduran Diri - Kompas.com (10 November 2026) Mensesneg: Wapres Gibran Berniat Mengundurkan Diri - Kompas.id (10 November 2026) Media Asing Soroti Gibran Tawarkan Pengunduran Diri sebagai Wapres - Kompas.tv (10 November 2026)
Hashtag Berita
#BeritaViralIndonesia #GibranAjukanMundur #PrabowoSubianto #WapresGibran #IstanaNegara #MensesnegPrasetyoHadi #PutusanMA #HakMenyatakanPendapat #DPRRI #PolitikIndonesia2026 #HariPahlawan10November #MutasiPolri #BeritaTerkini #BreakingNewsIndonesia
0 Comments